Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!
Pemerintah Indonesia membantah jika selama ini tidak melindungi Ruyati binti Sapubi yang dihukum pancung di Arab Saudi pada Sabtu (18/6/2011). Semenjak ditahan oleh pemerintah Arab Saudi, pihak Pemerintah melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah Arab Saudi, Pemerintah sudah melakukan pendampingan.
"Bukan tidak memberikan perlindungan. Ruyati sendiri mengakui telah membunuh wanita tersebut sehingga dijatuhi hukuman pancung," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono di Jakarta, Minggu (19/6/2011).
Dijelaskannya, aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, memang membolehkan hukuman pancung. Apalagi, dalam kasus pembunuhan sehingga harus dibayar dengan dibunuh juga. Kecuali, jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku.
"Bukan Pemerintah tidak memberi perlindungan. Tetapi, hukum di Arab Saudi seperti itu," katanya.
KJRI Jeddah sudah berupaya melakukan jalur damai melalui lembaga pemaafan (lajnatul afwu) agar Rumiyati diberi kebebasan dari hukuman pancung. Namun, keluarga korban tetap bersikeras untuk tidak memberi maaf kepada Ruyati.
Walau demikian, Pemerintah yang diwakili oleh Menkokesra mengaku turut bersedih dengan kejadin tersebut. Agung mengatakan, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk Pemerintah.
"Ini pelajaran buat kita semua. Pemerintah, masyarakat, calon TKI, penyalur, untuk mempersiapkan dengan matang jika ingin bekerja di negara lain," pungkasnya. Sumber
"Bukan tidak memberikan perlindungan. Ruyati sendiri mengakui telah membunuh wanita tersebut sehingga dijatuhi hukuman pancung," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono di Jakarta, Minggu (19/6/2011).
Dijelaskannya, aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, memang membolehkan hukuman pancung. Apalagi, dalam kasus pembunuhan sehingga harus dibayar dengan dibunuh juga. Kecuali, jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku.
"Bukan Pemerintah tidak memberi perlindungan. Tetapi, hukum di Arab Saudi seperti itu," katanya.
KJRI Jeddah sudah berupaya melakukan jalur damai melalui lembaga pemaafan (lajnatul afwu) agar Rumiyati diberi kebebasan dari hukuman pancung. Namun, keluarga korban tetap bersikeras untuk tidak memberi maaf kepada Ruyati.
Walau demikian, Pemerintah yang diwakili oleh Menkokesra mengaku turut bersedih dengan kejadin tersebut. Agung mengatakan, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk Pemerintah.
"Ini pelajaran buat kita semua. Pemerintah, masyarakat, calon TKI, penyalur, untuk mempersiapkan dengan matang jika ingin bekerja di negara lain," pungkasnya. Sumber
--
Source: http://dunia-ganas.blogspot.com/2011/06/menkokesra-tidak-benar-pemerintah.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar